Green Times – El Nino 2026 telah aktif dan berpotensi berkembang menjadi fenomena dengan intensitas sangat kuat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperkuat langkah antisipasi untuk menjaga ketersediaan air serta mencegah kebakaran hutan dan lahan.
Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani menyampaikan kondisi tersebut dalam rapat terbatas mengenai penanganan cuaca ekstrim dan bencana di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, 28 Juli 2026.
Rapat dipimpin Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan dihadiri sejumlah menteri Kabinet Merah Putih.
BMKG memprediksi El Nino 2026 dapat menyebabkan musim kemarau berlangsung lebih kering dan lebih panjang di sebagian besar wilayah Indonesia. Kondisi itu meningkatkan ancaman kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, gangguan produksi pangan, penurunan ketersediaan air, serta risiko terhadap sektor energi dan kesehatan.
“El Nino itu terjadi ketika suhu di permukaan laut, tepatnya di tengah Samudra Pasifik, naik lebih tinggi dari 0,5 derajat Celsius. Jika sudah melewati batas itu, kita mengatakan sudah masuk dalam kondisi El Nino aktif,” kata Faisal.
Menurut Faisal, kondisi El Nino saat ini telah masuk kategori kuat. Pemerintah, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah perlu meningkatkan kesiapsiagaan untuk mengurangi dampak yang mungkin terjadi.
Puncak Kemarau Terjadi Agustus 2026
BMKG memperkirakan puncak musim kemarau 2026 paling banyak terjadi pada Agustus. Sekitar 48,84 persen wilayah diprediksi mengalami puncak kemarau pada bulan tersebut.
Puncak kemarau kemudian berlanjut pada September dengan cakupan sekitar 25,41 persen wilayah.
Selain El Nino, BMKG juga memantau perkembangan Indian Ocean Dipole atau IOD. Fenomena tersebut masih berada dalam fase netral, tetapi diperkirakan berkembang menuju fase positif pada September hingga Desember 2026.
Kombinasi El Nino dan perkembangan IOD positif perlu diwaspadai karena dapat memengaruhi pola curah hujan di Indonesia.
Dalam rapat terbatas tersebut, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajarannya untuk mengambil langkah konkret menghadapi dampak musim kemarau. Upaya pemerintah diarahkan pada perlindungan sumber air, pengelolaan waduk, dan pencegahan karhutla.
Dua Fokus Utama Menghadapi El Nino
BMKG menetapkan dua fokus utama dalam menghadapi musim kemarau yang berlangsung bersamaan dengan El Nino.
Fokus pertama ialah menjaga ketersediaan air. Pemerintah akan mendukung pengisian waduk melalui Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC dan langkah pengelolaan air lainnya.
Fokus kedua ialah mencegah kebakaran hutan dan lahan. Upaya tersebut dilakukan melalui pembasahan lahan gambut, pemantauan titik panas, patroli, serta penanganan cepat pada wilayah yang mulai terbakar.
“Antisipasi kemarau yang bersamaan dengan El Nino di tahun ini ada dua fokus utama. Pertama, terkait dengan ketersediaan air melalui pengisian waduk-waduk dengan metode modifikasi cuaca dan lain sebagainya,” ujar Faisal.
Fokus berikutnya ialah pembasahan lahan yang rentan terbakar. Pemerintah juga berupaya menjaga tinggi muka air tanah agar lahan gambut tetap basah dan tidak mudah mengalami kebakaran.
Risiko Karhutla Meluas di Sumatera dan Kalimantan
Risiko kebakaran hutan dan lahan diperkirakan meningkat sejak Juli 2026. Ancaman tersebut diprediksi mencapai puncaknya pada Agustus hingga September.
Wilayah berisiko tinggi diperkirakan semakin luas, terutama di Pulau Sumatera dan Kalimantan.
BMKG menetapkan lima provinsi sebagai wilayah prioritas pemantauan karhutla. Provinsi tersebut ialah Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Jambi.
Wilayah prioritas memerlukan pemantauan titik panas yang lebih intensif, patroli terpadu, pembasahan gambut, pembangunan sekat kanal, serta pengawasan terhadap aktivitas pembakaran lahan.
BMKG juga mendorong penegakan hukum terhadap pihak yang melakukan pembakaran hutan dan lahan.
Operasi Modifikasi Cuaca Berbasis Data
BMKG bersama kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah terus memperkuat pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca.
Pelaksanaan OMC menggunakan informasi meteorologi, kondisi awan, tinggi muka air tanah pada kawasan gambut, serta data pemantauan titik panas.
Data tersebut digunakan untuk menentukan lokasi dan waktu operasi secara tepat. OMC tidak hanya diarahkan untuk menurunkan hujan di wilayah rawan karhutla, tetapi juga untuk mengisi waduk strategis.
“Kita menjaga agar permukaan air tetap pada kondisi normalnya sehingga gambut tetap jenuh basah dan tidak mudah terbakar,” jelas Faisal.
Salah satu pelaksanaan OMC dilakukan di kawasan Danau Toba. Operasi tersebut bertujuan menjaga tinggi muka air yang dimanfaatkan untuk irigasi, penyediaan air bersih, dan operasional pembangkit listrik tenaga air.
BMKG Minta Sektor Kesehatan Bersiap
El Nino dan kebakaran hutan dapat menurunkan kualitas udara. Asap karhutla juga dapat meningkatkan risiko gangguan pernapasan bagi masyarakat.
BMKG merekomendasikan peningkatan pemantauan kualitas udara, terutama konsentrasi partikel halus PM2.5.
Sistem prediksi dan peringatan dini berbasis kualitas udara perlu diperkuat. Fasilitas kesehatan juga diminta meningkatkan kapasitas pelayanan dan memantau perkembangan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut atau ISPA.
Langkah tersebut dinilai penting, terutama di daerah yang memiliki tingkat kerawanan karhutla tinggi.
Pertanian Diminta Mempercepat Waktu Tanam
Pada sektor pangan dan pertanian, BMKG mendorong petani dan pemerintah daerah mempercepat waktu tanam sebelum defisit air mencapai puncak.
Petani juga disarankan menggunakan varietas tanaman berumur genjah atau memiliki masa panen lebih singkat.
Distribusi air perlu diprioritaskan pada fase kritis pertumbuhan tanaman. Pemerintah daerah juga diminta membatasi perluasan lahan pertanian di wilayah yang sangat rentan mengalami kekeringan.
Langkah tersebut diperlukan untuk menjaga produksi pangan dan mengurangi potensi gagal panen selama El Nino.
Antisipasi Inflasi Pangan
Dampak El Nino tidak hanya berkaitan dengan lingkungan. Penurunan produksi pertanian dapat memengaruhi pasokan dan harga pangan.
BMKG merekomendasikan penggunaan informasi prediksi musim dalam perencanaan ekonomi. Pemerintah juga perlu memperkuat sistem pemantauan produksi dan harga bahan pangan.
Koordinasi kebijakan ekonomi dan ketahanan pangan harus dilakukan sejak awal. Langkah ini bertujuan mengurangi risiko kenaikan harga akibat terganggunya produksi atau distribusi pangan.
Pengelolaan Waduk untuk Energi dan Air Bersih
Sektor energi juga menghadapi risiko akibat musim kemarau panjang. Penurunan debit air dapat memengaruhi operasional pembangkit listrik tenaga air.
BMKG mendorong pengelola waduk menggunakan informasi cuaca dan iklim dalam menentukan pola pemanfaatan air.
Ketersediaan air perlu dibagi secara optimal untuk pembangkit listrik, irigasi pertanian, dan konsumsi masyarakat.
Diversifikasi energi juga perlu diperkuat. Pemerintah dapat mengoptimalkan pembangkit listrik tenaga gas, pembangkit listrik tenaga uap, energi surya, dan energi angin untuk mengurangi ketergantungan terhadap pembangkit berbasis air.
Waspadai Bencana Hidrometeorologi Akhir Tahun
Mitigasi El Nino tidak hanya berfokus pada kekeringan dan kebakaran hutan. BMKG juga mulai mempersiapkan langkah menghadapi bencana hidrometeorologi basah pada akhir tahun.
Ketika musim hujan kembali, sejumlah wilayah berpotensi menghadapi hujan ekstrem, banjir, tanah longsor, dan ancaman siklon tropis.
“Jadi, tidak hanya terkait dengan kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan, tetapi juga bencana-bencana hidrometeorologi basah,” ujar Faisal.
BMKG menilai koordinasi lintas sektor menjadi bagian penting dalam menghadapi perubahan kondisi cuaca dan iklim.
Pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat perlu memanfaatkan informasi meteorologi dan klimatologi sebagai dasar pengambilan keputusan.
Melalui langkah tersebut, pemerintah diharapkan dapat menjaga ketahanan air, melindungi produksi pangan, mencegah karhutla, dan meningkatkan kesiapsiagaan nasional menghadapi dampak El Nino 2026.(Red/*)
