Green Times | Bogor :
Duka mendalam menyelimuti kawasan lereng Puncak, Bogor, setelah tragedi bencana tanah longsor merenggut tiga nyawa pada Sabtu malam, 5 Juli 2025. Dua korban ditemukan meninggal dunia tertimbun reruntuhan vila di Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua. Sementara itu, satu santri muda Pondok Pesantren Al Barosi di Rawasedek, Megamendung, turut menjadi korban saat longsor meluluhlantakkan sebagian kompleks pesantren tempat ia menimba ilmu.
Malam yang semula hening seketika berubah mencekam. Derasnya hujan, tragedi disertai dentuman tanah membuat warga panik. Jeritan minta tolong terdengar bersahut-sahutan. Warga yang selamat berhamburan, sementara sebagian lainnya dengan tangan kosong menggali tanah dan puing, mencoba menyelamatkan siapa pun yang mungkin masih hidup di bawahnya.
Tragedi ini kembali mengingatkan kita pada rapuhnya sistem mitigasi bencana di kawasan wisata favorit ini. Ketika hujan turun deras, tanah di lereng tak mampu lagi menahan beban, dan nyawa kembali menjadi taruhannya. Pemerintah dan warga kini bergandengan tangan, mengevakuasi korban, sembari menanti kehadiran langkah nyata agar Puncak tak lagi menjadi kuburan terbuka di musim penghujan.
Longsor ini bukan sekadar musibah akibat cuaca ekstrem. Hujan deras memang menjadi pemicu, namun akar persoalannya terletak pada ketimpangan antara pembangunan dan perlindungan lingkungan. Lereng-lereng yang dahulu hijau kini dipenuhi bangunan vila dan penginapan, banyak di antaranya berdiri tanpa izin lingkungan dan tidak sesuai dengan peruntukan tata ruang.
Dalam suasana duka, Menteri LingkunganLingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Hanif Faisol Nurofiq, turun langsung ke lokasi terdampak. Ia menyusuri jalur longsor, meninjau reruntuhan bangunan, dan berbincang dengan warga serta petugas penyelamat.
“Saya menyampaikan duka mendalam atas kehilangan tiga warga kita dalam musibah ini. Ini bukan sekadar bencana biasa, ini adalah peringatan keras bahwa kita sudah terlalu lama mengabaikan keseimbangan alam,” ujar Menteri Hanif.
Menteri Hanif menegaskan, pemerintah akan mengambil tindakan hukum terhadap pemilik bangunan yang terbukti melanggar tata ruang dan tidak memiliki persetujuan lingkungan.
Lebih dari itu, Menteri Hanif mendorong evaluasi menyeluruh terhadap penataan kawasan Puncak. Ia meminta seluruh pemerintah daerah dari tingkat provinsi hingga desa untuk kembali menyelaraskan rencana pembangunan dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)yang telah disusun.
“Kita harus berhenti membangun tanpa arah dan tanpa pertimbangan ekologis. Keselamatan warga tidak boleh dikorbankan demi keuntungan jangka pendek,” tegas Menteri Hanif dalam pernyataannya. Ia menekankan bahwa pembangunan yang mengabaikan daya dukung lingkungan hanya akan menghasilkan kerentanan jangka panjang terhadap bencana, seperti longsor, banjir, atau degradasi lahan. Dalam konteks ini, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) akan segera mengambil langkah nyata.
Sebuah tim ahli yang terdiri dari pakar geologi, hidrologi, dan lingkungan akan diturunkan ke lokasi rawan untuk meneliti kondisi tanah dan struktur geologis di wilayah tersebut. Tujuannya adalah mengidentifikasi risiko dan memberikan rekomendasi teknis guna mencegah bencana serupa di masa mendatang. Di samping itu, pemerintah akan mempercepat program rehabilitasi lereng dan kawasan rawan longsor dengan menanam vegetasi pengikat tanah, seperti vetiver dan tanaman keras lainnya.
Masyarakat setempat juga akan diajak terlibat aktif dalam proses ini, melalui kegiatan penghijauan bersama, pelatihan mitigasi bencana, serta edukasi tentang pentingnya menjaga ekosistem sebagai bagian dari perlindungan lingkungan hidup. Kolaborasi antara pemerintah dan warga diharapkan mampu membangun budaya sadar risiko yang lebih kuat ke depan.
Tragedi ini menjadi pengingat keras bahwa mengabaikan kelestarian lingkungan sama dengan mempertaruhkan nyawa. Dan kali ini, harga yang harus dibayar sungguh terlalu mahal. (HB)
