Oleh: Hery Buha Manalu
Korban jiwa dalam sekejap, Sabtu malam, 5 Juli 2025, lereng Puncak di Bogor berubah menjadi ladang duka. Dua orang tertimbun reruntuhan vila di Desa Tugu Utara, dan satu santri muda tewas saat longsor meluluhlantakkan sebagian Pondok Pesantren Al Barosi di Rawasedek, Megamendung. Suasana yang semula hening menjadi kepanikan, hujan deras, jeritan minta tolong, warga berlarian, sebagian menggali tanah dengan tangan kosong. Tragedi ini menyisakan pertanyaan penting, sampai kapan kita membiarkan alam menjadi pelampiasan akibat keserakahan manusia?
Mari kita jujur, ini bukan sekadar bencana akibat cuaca ekstrem. Ini adalah balasan alam terhadap manusia yang terlalu lama mengabaikan keseimbangannya. Lereng-lereng yang dulu hijau dan rimbun kini penuh beton, vila, dan penginapan yang dibangun tanpa izin tata ruang dan persetujuan lingkungan. Puncak, yang dulu menjadi paru-paru kawasan Jabodetabek, kini berubah menjadi titik rawan kematian saat musim hujan datang.
Bangunan-bangunan ilegal yang merayap naik ke lereng adalah simbol dari lemahnya penegakan hukum dan mentalitas permisif. Semua bisa dibangun asal ada uang dan koneksi. Pertanyaannya: di mana pengawasan pemerintah daerah selama ini? Di mana ketegasan negara terhadap pelanggar tata ruang? Dan siapa yang akan bertanggung jawab saat nyawa rakyat kecil menjadi tumbalnya?
Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq yang turun langsung ke lokasi memberikan sinyal tegas. Ia menyebut bahwa pemerintah akan menindak pemilik bangunan yang melanggar aturan tata ruang dan tidak memiliki izin lingkungan. Namun kita semua tahu, ini bukan kali pertama janji seperti itu diucapkan. Bertahun-tahun kawasan Puncak dibicarakan, dibahas dalam berbagai forum, namun tetap saja bukit diratakan dan pohon ditebang. Yang dibangun bukan masa depan, melainkan potensi bencana.
Sudah saatnya kita bergerak lebih dari sekadar mengutuk. Bangunan ilegal di Puncak harus dibongkar. Tanpa kompromi. Ini bukan soal menghalangi investasi atau pariwisata, tapi soal menjaga nyawa, melindungi alam, dan memastikan bahwa ruang hidup kita tetap aman untuk generasi mendatang. Kita tidak bisa terus-menerus mengorbankan keselamatan warga demi keuntungan jangka pendek.
Tentu, tindakan tegas ini harus dibarengi dengan pendekatan yang adil. Pemerintah harus menyisir ulang seluruh kawasan Puncak, memverifikasi semua bangunan yang ada, dan menindak mereka yang terbukti melanggar. Proses hukum harus berjalan transparan, tanpa tebang pilih. Selain itu, pemerintah daerah dan pusat harus menyelaraskan rencana pembangunan dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang sudah ada. Tidak boleh lagi ada izin yang keluar tanpa kajian dampak lingkungan yang memadai.
Langkah teknis pun harus segera diambil. Pemerintah perlu menurunkan tim ahli untuk memetakan ulang kondisi geologi kawasan Puncak. Lereng yang rawan longsor harus dinyatakan zona merah dan bebas bangunan. Rehabilitasi lingkungan melalui penanaman pohon dan vegetasi pengikat tanah harus dilakukan secara massif dan melibatkan masyarakat lokal. Edukasi tentang mitigasi bencana juga penting agar warga tahu apa yang harus dilakukan ketika cuaca ekstrem datang.
Puncak tak bisa dibiarkan terus jadi kuburan massal musiman. Kita harus sadar, alam memiliki batas toleransi. Ketika tanah tak lagi mampu menahan beban bangunan, ketika akar pohon tak lagi ada untuk mengikat bumi, maka yang akan jatuh bukan hanya tanah, tapi juga harapan hidup manusia.
Tragedi ini harus menjadi momentum. Pemerintah pusat dan daerah harus bersatu, tidak saling lempar tanggung jawab. Aparat penegak hukum harus berani menindak. Media harus terus mengawal. Dan masyarakat harus terus bersuara.
Jika bangunan ilegal dibiarkan berdiri, maka kita sedang menggali kuburan kita sendiri. Alam tidak sedang marah. Ia hanya sedang menunjukkan bahwa hukum-hukumnya jauh lebih tegas dari hukum manusia. Dan setiap pelanggaran, pasti ada konsekuensi.
Jadi, sebelum korban berikutnya berjatuhan, mari kita berhenti menunggu. Saatnya membongkar bangunan ilegal dan memulihkan kembali kehormatan Puncak—bukan sebagai tempat tragedi, tapi sebagai kawasan yang kembali ramah pada manusia dan alam.
