Green Times – Masyarakat Tapanuli Raya dan Kawasan Danau Toba, Sumatera Utara, menyampaikan aspirasi terkait tanah adat, lingkungan hidup, dan dugaan kriminalisasi masyarakat dalam konflik dengan PT Toba Pulp Lestari atau PT TPL.
Aspirasi itu disampaikan dalam pertemuan resmi dengan Luhut Binsar Panjaitan di Jakarta, Kamis, 3 Juli 2026. Pesan tersebut dipaparkan oleh Pastor Walden Sitanggang, OFMCap, selaku Ketua Sekretariat Bersama Gerakan Oikumenis untuk Keadilan Ekologis di Sumatera Utara.
Masyarakat Tapanuli berharap Luhut Binsar Panjaitan dapat menjadi penghubung aspirasi mereka kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Mereka meminta agar Presiden memahami kondisi masyarakat Tapanuli Raya dan Kawasan Danau Toba, terutama warga yang disebut menjadi korban kriminalisasi dalam persoalan dengan PT TPL.
Pastor Walden menyampaikan bahwa masyarakat yang mereka dampingi selama ini berjuang untuk mempertahankan tanah adat. Tanah tersebut dipandang sebagai warisan leluhur yang harus dijaga, diolah, dan diwariskan kepada generasi berikutnya.
Menurut Pastor Walden, perjuangan masyarakat tidak hanya berkaitan dengan kepemilikan tanah. Persoalan ini juga menyangkut keberlanjutan lingkungan, kehidupan keluarga, pendidikan anak, serta masa depan masyarakat adat di kawasan Tapanuli Raya dan Danau Toba.
Dalam paparannya, Pastor Walden menegaskan bahwa orang Batak memiliki ikatan kuat dengan tanah. Ia menyebut bahwa jauh sebelum Indonesia merdeka, masyarakat Batak telah memiliki sistem pertanahan yang hidup dalam tradisi, filosofi, dan nilai religius masyarakat.
Karena itu, Pastor Walden menilai penyelesaian konflik tanah dan lingkungan di Tapanuli perlu memperhatikan kearifan lokal. Pemerintah diharapkan dapat melihat persoalan ini dari sudut pandang masyarakat adat yang memiliki hubungan turun-temurun dengan tanah dan hutan di wilayahnya.
Masyarakat Tapanuli juga menyampaikan kegelisahan atas masa lalu yang mereka nilai kelam. Kegelisahan itu dikaitkan dengan kehadiran PT Inti Indorayon Utama yang kemudian berganti menjadi PT Toba Pulp Lestari.
Pastor Walden menyebut sebagian masyarakat lokal merasa terusik dan termarjinalkan di wilayah adatnya sendiri. Ia juga menyampaikan bahwa sebagian warga mengalami kriminalisasi dalam proses perjuangan mempertahankan tanah dan lingkungan.
Pertemuan tersebut turut membawa nama Sekretariat Bersama Gerakan Oikumenis untuk Keadilan Ekologis di Sumatera Utara. Wadah ini disebut sebagai kesatuan gereja-gereja yang memiliki komitmen terhadap pelestarian alam dan pendampingan masyarakat termarjinalkan.
Pastor Walden menegaskan bahwa pihaknya datang dengan sikap optimistis.
Menurutnya, masa depan masih dapat diperbaiki meskipun masyarakat pernah mengalami pengalaman buruk di masa lalu.
Ia berharap Luhut Binsar Panjaitan, sebagai putra Batak dan pejabat republik, dapat memahami kedekatan masyarakat Batak dengan tanah adatnya. Harapan itu disampaikan agar perjuangan masyarakat Tapanuli Raya dan Kawasan Danau Toba dapat diteruskan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Di akhir paparannya, Pastor Walden menyampaikan permohonan maaf apabila terdapat kekeliruan dalam penyampaian aspirasi. Ia juga menyampaikan harapan agar Tuhan membimbing semua pihak dalam mencari jalan keluar yang adil bagi masyarakat dan lingkungan.(Red/*)
