Green Times | Medan :
Digitalisasi daerah terus diperkuat untuk meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi pemerintah daerah di wilayah Sumatera. Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Wilayah Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah atau Rakorwil TP2DD Sumatera yang digelar di Medan.
Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Rakorwil tersebut berfokus pada percepatan digitalisasi sistem pembayaran dalam transaksi pemerintah daerah.
Digitalisasi daerah dinilai memiliki peran penting dalam meningkatkan kapasitas fiskal pemerintah daerah. Sistem pembayaran digital dapat membantu pemerintah mengoptimalkan penerimaan yang berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau PDRD.
Penerapan sistem transaksi digital juga dapat mendukung pengelolaan pendapatan daerah yang lebih cepat, mudah, dan efisien. Kebutuhan ini semakin penting karena pemerintah daerah perlu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah untuk mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Transaksi Digital Dorong Aktivitas Ekonomi
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Ameriza M. Moesa, mengatakan bahwa percepatan digitalisasi memberikan manfaat terhadap peningkatan aktivitas perekonomian.
Menurutnya, penggunaan sistem pembayaran digital dapat menciptakan proses transaksi yang lebih cepat, mudah, dan efisien. Perkembangan sistem pembayaran digital juga menunjukkan hasil positif, terutama dalam penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS.
Kinerja positif QRIS terlihat dari peningkatan transaksi, jumlah pengguna, serta jumlah pelaku usaha yang memanfaatkan sistem pembayaran tersebut.
“Perkembangan terkini mengonfirmasi kinerja yang sangat positif, khususnya QRIS, baik dari sisi transaksi, jumlah pengguna, maupun jumlah pelaku usaha,” ujar Ameriza dalam sambutannya.
Digitalisasi daerah melalui QRIS juga membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk menyediakan lebih banyak pilihan pembayaran kepada masyarakat. Sistem tersebut dapat diterapkan dalam pembayaran pajak, retribusi, serta layanan pemerintah daerah lainnya.
Sumatera Selatan Raih Peringkat Tertinggi
Berdasarkan pemantauan kinerja TP2DD tahun 2025, Sumatera Selatan meraih peringkat digitalisasi sistem pembayaran tertinggi di wilayah Sumatera.
Peringkat berikutnya ditempati oleh Sumatera Utara dan Riau. Capaian tersebut menunjukkan bahwa sejumlah pemerintah daerah di Sumatera telah melakukan langkah nyata dalam memperluas transaksi digital.
Meski demikian, masih terdapat peluang untuk meningkatkan penerapan sistem pembayaran digital di berbagai daerah.
Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah memasukkan program percepatan digitalisasi sistem pembayaran ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
Dengan masuknya program digitalisasi dalam agenda pembangunan daerah, pelaksanaannya dapat dilakukan secara lebih terarah, berkelanjutan, dan didukung oleh kebijakan pemerintah daerah.
Digitalisasi sistem pembayaran tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi. Program ini juga membutuhkan dukungan regulasi, perencanaan, sumber daya manusia, infrastruktur, serta kerja sama antarlembaga.
Kebijakan Daerah Perlu Diselaraskan
Asisten Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi, Puji Gunawan, menyampaikan bahwa pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan nasional melalui kemajuan digitalisasi.
Dukungan dari para pemangku kepentingan di daerah dan Bank Pembangunan Daerah dinilai semakin baik. Namun, masih terdapat sejumlah kebijakan daerah yang dapat menghambat percepatan digitalisasi.
Karena itu, pemerintah daerah perlu menyelaraskan kebijakannya dengan agenda Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah.
Kebijakan daerah juga diharapkan dapat memberikan ruang bagi pengembangan inovasi dan model penerapan digitalisasi yang semakin beragam.
Inovasi tersebut diperlukan untuk meningkatkan efisiensi layanan pemerintah sekaligus memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam melakukan transaksi.
Bapenda dan BPD dari 10 Provinsi Hadir
Rakorwil TP2DD Sumatera dihadiri oleh perwakilan Badan Pendapatan Daerah dan Bank Pembangunan Daerah dari 10 provinsi di wilayah Sumatera.
Kegiatan ini juga diikuti oleh pimpinan Bank Indonesia dari sejumlah Kantor Perwakilan, Departemen Regional, serta Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran.
Kehadiran berbagai lembaga tersebut menjadi bagian dari penguatan koordinasi dalam memperluas digitalisasi transaksi pemerintah daerah.
Dalam pertemuan tersebut, peserta membahas arah pengembangan digitalisasi sistem pembayaran yang mengacu pada Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia atau BSPI 2030.
Pembahasan juga mencakup perluasan implementasi sistem pembagian pembayaran atau split payment melalui QRIS.
QRESTO Medan Jadi Model Implementasi
Salah satu program yang dibahas dalam Rakorwil TP2DD Sumatera adalah QRESTO yang telah diinisiasi di Kota Medan.
Program tersebut menggunakan sistem split payment melalui QRIS. Sistem ini memungkinkan pembagian penerimaan pembayaran secara digital sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan transaksi.
Implementasi tersebut menjadi salah satu model inovasi digitalisasi sistem pembayaran yang dapat terus dikembangkan.
Pengembangan berbagai model pembayaran digital diharapkan dapat memperluas pilihan transaksi serta meningkatkan kemudahan pembayaran bagi masyarakat.
Sebagai tindak lanjut Rakorwil, Bank Indonesia, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan terkait akan terus melakukan pemetaan potensi digitalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Pemetaan diperlukan untuk menentukan jenis pajak dan retribusi yang dapat dioptimalkan melalui sistem pembayaran digital.
Komitmen dan sinergi antarlembaga juga akan terus diperkuat untuk mempercepat digitalisasi sistem pembayaran di seluruh wilayah Sumatera.
Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung pembangunan ekonomi Sumatera yang lebih maju, tangguh, dan inklusif. (Red/*)
